news jepang 7

JAKARTA - Krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dinilai lebih banyak memengaruhi ekonomi Indonesia daripada Jepang.

Hal ini disebabkan lembaga keuangan Jepang yang kerap menerapkan persyaratan tinggi bagi peminjaman uang ataupun bantuan lainnya terhadap Indonesia.

"Jepang itu sudah sangat smart, Jepang sangat pintar dengan mengalihkan investasinya," kata Koordinator Forum Ekonomi Jepang (Japan Indonesia Economic Forum/ JIEF) Richard Susilo,saat berdiskusi di Kantor SINDO, di Jakarta, Senin (13/10/2008) kemarin.

Dia menambahkan, investor Jepang memiliki secure yang tinggi sehingga terbukti paling lama dan sangat hati-hati saat memberikan pinjaman. Kendati demikian, dia juga menilai, pengaruh krisis keuangan AS tidak berdampak langsung terhadap Indonesia.

Menurut dia, pemerintah Jepang juga telah mengantisipasi krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dengan mengalihkan investasi ke negara Asia lainnya,seperti China. Dia mengatakan, semestinya saat ini Pemerintah Indonesia harus menutup "kran" investasi AS di Indonesia.

Lalu membuka peluang investasi dari negara lainnya, khususnya Asia. "Saat ini pemerintah juga harus menguatkan hubungan dengan ASEAN. Hal ini sebagai bagian dari memperkuat hubungan regional dan mempermudah Indonesia juga," paparnya.

Selain itu, dia mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera membentuk komite moral dan etika dalam pasar modal dan pasar uang. Komite ini hanya terdiri atas para profesional industri yang independen. Seperti akuntan, auditor, emiten, dan lainnya.

Nantinya komite ini berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Richard melihat pembentukan komite ini akan mengawasi perilaku para pelaku industri yang "memancing di air keruh".

Dengan demikian,nantinya bisa langsung diselidiki dan tidak semakin membebankan kondisi ekonomi Indonesia. Dia melihat pemerintah selama ini masih lemah dalam tugas mendidik masyarakat di bidang finansial, terutama perdagangan saham.

Hal ini yang menyebabkan "kepanikan" beberapa kalangan untuk menjual saham-saham mereka secara serentak. Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan penghargaan tinggi terhadap finansial atau pasar saham sehingga "kepanikan" tersebut tidak terjadi. (sindo//rhs)